LegalView Intelligence Layer
Resolving canonical entity telemetry & graph nodes...
Resolving canonical entity telemetry & graph nodes...
Cari setiap regulasi, analisis putusan pengadilan, petakan entitas hukum, dan temukan wawasan berbasis AI — semuanya dari satu platform tingkat perusahaan.
Menurut Pasal 57 UU PDP, sanksi administratif untuk pelanggaran pelindungan data pribadi dapat mencapai denda maksimal sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan. Penilaian mempertimbangkan dampak, tingkat kesalahan, dan...
Dipercaya oleh Organisasi Terkemuka
Platform
LegalView menggabungkan enam kemampuan inti ke dalam platform terpadu, memberi Anda gambaran utuh untuk setiap pertanyaan hukum.
Pencarian teks lengkap, semantik, dan sadar kutipan di seluruh jutaan dokumen hukum. Temukan regulasi, kasus, atau opini yang tepat dalam hitungan detik.
Pelajari lebih lanjutPetakan setiap entitas, hubungan, dan koneksi hukum. Visualisasikan bagaimana undang-undang, kasus, organisasi, dan regulasi saling terkait.
Pelajari lebih lanjutAjukan pertanyaan hukum yang kompleks dan dapatkan jawaban yang dihasilkan AI dengan kutipan lengkap, skor keyakinan, dan verifikasi sumber.
Pelajari lebih lanjutLacak tren regulasi, peta panas litigasi, skor risiko industri, dan metrik kepatuhan dengan dasbor waktu nyata.
Pelajari lebih lanjutPantau perubahan regulasi, nilai celah kepatuhan, dan terima peringatan otomatis saat ada perubahan undang-undang yang relevan.
Pelajari lebih lanjutAPI REST dan GraphQL, webhook, SDK untuk Python, Node.js, Go, dan Java. Bangun kecerdasan hukum ke dalam produk apa pun.
Pelajari lebih lanjutRiset AI
Seperti Perplexity untuk hukum. Ajukan pertanyaan hukum yang kompleks dan terima analisis yang dihasilkan AI dengan kutipan yang dapat diverifikasi.
Apa sanksi maksimal untuk pelanggaran pelindungan data pribadi menurut UU PDP, dan bagaimana pola penegakannya pasca masa transisi?
Menurut Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) [1], sanksi administratif untuk pelanggaran dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, dan/atau denda administratif.
Pasca masa transisi 2 tahun yang berakhir pada 2024, penegakan hukum menjadi lebih ketat. Yurisprudensi terbaru di Mahkamah Agung [2] menegaskan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab mutlak atas kebocoran data yang disebabkan kelalaian sistem mereka.
Knowledge Graph
Eksplorasi hubungan antara undang-undang, kasus, organisasi, dan regulasi dalam knowledge graph interaktif.
Analitik
Analitik sekaliber TradingView untuk data hukum. Lacak tren regulasi, pola litigasi, dan metrik kepatuhan secara real-time.
Perusahaan
Dibangun khusus untuk organisasi besar dengan persyaratan hukum, kepatuhan, dan regulasi yang kompleks.
Pemantauan perubahan regulasi secara real-time di lebih dari 50 yurisdiksi. Peringatan otomatis saat ada undang-undang relevan yang berubah atau kewajiban baru muncul.
Pelajari lebih lanjutAnalisis kontrak berbasis AI, ekstraksi risiko, pelacakan kewajiban, dan perbandingan klausul di ribuan dokumen.
Pelajari lebih lanjutAnalitik prediktif untuk hasil kasus, analisis sentimen hakim, pemodelan biaya litigasi, dan peramalan tren regulasi.
Pelajari lebih lanjutAnalisis struktur perusahaan secara mendalam, pemetaan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), penyaringan sanksi, dan pemantauan pelaporan regulasi.
Pelajari lebih lanjutLacak litigasi aktif, analisis strategi penasihat hukum lawan, prediksi hasil, dan identifikasi preseden relevan secara otomatis.
Pelajari lebih lanjutAPI tingkat perusahaan dengan SLA waktu aktif 99.9%. Endpoint REST, GraphQL, dan streaming untuk membangun alur kerja hukum kustom.
Pelajari lebih lanjutPengembang
Integrasikan data hukum, analisis AI, dan pemantauan kepatuhan ke dalam aplikasi apa pun dengan API dan SDK tingkat perusahaan kami.
Endpoint RESTful dengan dokumentasi OpenAPI yang komprehensif.
API GraphQL untuk kueri data yang fleksibel dan efisien.
Notifikasi peristiwa real-time untuk perubahan regulasi.
Panduan lengkap, tutorial, dan referensi API.
1import { LegalView } from '@legalview/sdk';23const lv = new LegalView({4 apiKey: process.env.LEGALVIEW_API_KEY,5});67// Cari dokumen hukum8const results = await lv.search({9 query: 'Sanksi kebocoran data UU PDP',10 jurisdictions: ['ID', 'SG'],11 documentTypes: ['regulation', 'case_law'],12 limit: 10,13});1415// Dapatkan analisis AI16const analysis = await lv.analyze({17 question: 'Apa denda maksimalnya?',18 context: results.documents,19 citations: true,20});2122console.log(analysis.answer);23console.log(analysis.citations);24console.log(analysis.confidence); // 0.92Harga
Mulai dengan gratis dan tingkatkan sesuai kebutuhan Anda. Tanpa biaya tersembunyi, tanpa kewajiban kontrak.
Untuk individu yang mengeksplorasi kecerdasan hukum.
Untuk tim dan profesional yang membutuhkan akses penuh.
Untuk organisasi dengan kebutuhan keamanan dan skala tingkat lanjut.
FAQ
Semua yang perlu Anda ketahui tentang LegalView.
Bergabunglah dengan ribuan profesional hukum dan organisasi yang telah menggunakan LegalView untuk mengambil keputusan hukum yang lebih cerdas dan lebih cepat.
Uji coba gratis 14 hari · Tanpa kartu kredit · Batalkan kapan saja