Mahkamah Agung Batalkan Aturan Liabilitas Pihak Ketiga pada E-Commerce

Dalam putusan yang sangat dinantikan oleh industri teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan oleh asosiasi e-commerce terkait Pasal 45 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik.

Latar Belakang

Sebelumnya, aturan tersebut menetapkan kewajiban tanggung renteng (strict liability) bagi penyelenggara platform atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh barang palsu atau selundupan yang dijual oleh merchant. Hal ini memicu protes keras dari pelaku industri karena dianggap menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) bersama empat platform marketplace besar secara resmi mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung pada Januari 2026.

Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Dr. Suhartono, S.H., M.H. menyatakan bahwa penerapan strict liability bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum perdagangan elektronik. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada:

1. Directive 2000/31/EC Uni Eropa tentang E-Commerce 2. Section 230 Communications Decency Act Amerika Serikat 3. Putusan CJEU dalam kasus L'Oréal v eBay

Implikasi Hukum

Putusan ini menetapkan bahwa platform hanya bertanggung jawab jika terbukti tidak menyediakan mekanisme pelaporan (takedown policy) yang memadai. Selama platform mematuhi standar Safe Harbor, mereka kebal dari tuntutan perdata.

Dampak Industri

Para analis memperkirakan putusan ini akan: - Menurunkan biaya hukum tahunan platform marketplace hingga 40% - Meningkatkan kepercayaan investor asing pada ekosistem digital Indonesia - Mendorong pemerintah untuk merevisi PP Perdagangan Elektronik dalam 90 hari

Pandangan Kontra

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan keberatan atas putusan ini, dengan alasan bahwa konsumen kehilangan perlindungan penting terhadap produk berbahaya yang dijual secara daring.